PWNU Jawa Tengah Terima LPJ PBNU, Soroti Islah dan Usulkan 3 Badan Otonom Baru
 |
| PWNU Jawa Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap LPJ PBNU masa khidmat 2021-2026 dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang. (Dok. Ist) |
PEWARTA JATENG — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2021-2026 dalam Muktamar ke-35 NU di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026).
Katib Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Mohammad Muzammil menyampaikan penerimaan tersebut sekaligus memberikan sejumlah pandangan umum terhadap LPJ PBNU. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Pleno II Muktamar ke-35 NU.
“Jateng menerima dengan hormat,” ujar KH Mohammad Muzammil melalui pesan singkat dikutip dari NU Online Jateng, Jumat (28/8/2026).
Dalam pandangannya, PWNU Jawa Tengah menegaskan bahwa jam’iyyah Nahdlatul Ulama telah memiliki tujuan, akidah, usaha, strategi, dan prinsip yang dirumuskan para ulama pendiri NU. Menurut Muzammil, tugas kepengurusan adalah memahami dan menjalankan hal tersebut sesuai kemampuan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
PWNU Jawa Tengah juga mendorong peningkatan kualitas khidmah NU secara bersama-sama di seluruh jajaran struktur dan kultur organisasi. Penguatan pengabdian diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global, dengan berpegang pada kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan.
Soroti dinamika internal PBNU
PWNU Jawa Tengah turut menyinggung dinamika yang terjadi di internal PBNU sepanjang masa khidmat 2021-2026. Namun, kondisi tersebut dinilai telah melewati tahap penyelesaian melalui kesepakatan islah.
“Kami sempat prihatin dengan dinamika PBNU, namun alhamdulillah, hal itu telah berlalu karena adanya penyelesaian dan kesepakatan islah atau perbaikan dan perdamaian,” kata Kiai Muzammil.
Atas penyelesaian tersebut, PWNU Jawa Tengah menyatakan menerima LPJ PBNU masa khidmat 2021-2026.
PWNU Jawa Tengah juga mengingatkan jajaran pengurus dan warga NU agar menjaga sikap saling menghormati serta membangun sinergi berdasarkan prinsip ukhuwah dan mabadi khaira ummah. Kritik dan saling mengingatkan tetap dinilai penting, tetapi penyampaiannya perlu dilakukan dengan budi pekerti yang luhur.
“Misi kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak dan memberikan kasih sayang kepada seluruh umat. Seluruh kebaikan bisa kita sampaikan sebagai rasa syukur, adapun kelemahan harus diperbaiki ke dalam,” tuturnya.
Minta kesiapan tata kelola setelah Muktamar
Dalam pandangan lainnya, PWNU Jawa Tengah menegaskan Muktamar ke-35 digelar berdasarkan ketentuan AD/ART yang ditetapkan dalam Muktamar ke-34. Apabila terdapat amandemen, aturan tersebut dinilai semestinya diberlakukan setelah Muktamar ke-35 selesai.
“Sehingga seluruh perangkat yang diperlukan telah benar-benar siap: mulai dari sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi serta langkah- strategis lainnya untuk menjalankan sistem jam'iyyah dan tata kelola yang akan ditetapkan di dalam Muktamar ke-35 ini, seperti perubahan penyesuaian peraturan di bawah AD/ART,” pesannya.
PWNU Jawa Tengah berpandangan bahwa kesiapan perangkat organisasi diperlukan agar setiap perubahan tata kelola dapat dijalankan setelah seluruh tahapan Muktamar selesai.
Usulkan tiga badan otonom
Selain menerima LPJ dan menyampaikan pandangan umum, PWNU Jawa Tengah mengajukan rekomendasi penguatan organisasi melalui pembentukan badan otonom yang menghimpun warga NU berdasarkan profesi dan komunitas.
Usulan pertama berupa badan otonom di bidang kesehatan untuk menghimpun tenaga kesehatan, seperti dokter, apoteker, dan perawat.
Kedua, Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) didorong untuk diubah menjadi badan otonom Persatuan Petani NU. Gagasan tersebut diarahkan untuk memuliakan petani, tanah, tanaman pertanian, serta pengelolaan hasil panen.
“Karena petani adalah penolong negeri,” kata Kiai Muzammil.
Usulan ketiga menyasar para pengusaha Nahdliyin melalui pembentukan badan otonom Ikatan Pengusaha NU. Langkah itu diharapkan ikut memperkuat program peningkatan kualitas kemandirian NU.
Ketiga rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian sekaligus pelayanan NU kepada masyarakat melalui pengorganisasian warga berdasarkan profesi dan keahlian yang dimiliki.
