Sekda Jateng Ungkap Bakteri Pemicu Keracunan MBG, Soroti Volume hingga Jarak Distribusi

Sekda Jawa Tengah Sumarno menyoroti evaluasi pengelolaan dan distribusi menu Makan Bergizi Gratis (Dok. Ist)

PEWARTA JATENG — Kasus dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Tengah mendapat sorotan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno, terutama terkait volume produksi dan jarak distribusi makanan.

Menurut Sumarno, hasil pemeriksaan laboratorium pada sejumlah kasus menemukan adanya bakteri pada menu MBG. Ia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan rentang waktu sejak makanan disiapkan, dimasak hingga akhirnya disajikan kepada penerima manfaat.

"Karena kejadian-kejadian kemarin kita dari lab itu kan bakteri, ada yang ditemukan bakteri dan sebagainya itu, muncul karena dari jarak, dari waktu sejak disiapkan, sejak dimasak sampai disajikan, sehingga sudah muncul-muncul bakteri. Berarti kan bicara masalah volume," tandas Sumarno.

Volume dan jarak distribusi jadi perhatian

Sumarno mengatakan persoalan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan MBG. Menurutnya, volume yang harus diperhitungkan bukan semata jumlah porsi yang dimasak, tetapi juga jarak pengiriman makanan ke titik penerima.

Ia menilai pengelola dan ahli gizi di setiap dapur MBG seharusnya melakukan asesmen dengan baik agar kapasitas produksi sesuai dengan kemampuan distribusi.

"Tentu saja di MBG itu kan sudah ada mereka yang ada di sana. Ada pengelolanya, ada ahli gizinya. Lha inilah yang tentu saja harusnya mereka bisa mengasesmen dengan baik," kata Sumarno kepada wartawan di sela kegiatan Friendship Run di Alun-alun Kidul Boyolali, Minggu (30/8/2026).

Sumarno mencontohkan kapasitas sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi dalam satu dapur bukan jumlah kecil. Menurut dia, pengelolaan dalam skala tersebut dapat menjadi tantangan, terutama bila pengelola tidak memiliki pengalaman di bidang katering.

"Inilah yang mungkin ini Pak Kepala BGN, Pak Daryono kayaknya juga lagi membangun untuk tata kelola yang lebih baik. Kebetulan salah satu deputinya adalah teman saya dulu dari BPKP. Saya juga sering berdiskusi untuk perbaikan tata kelola ini," ujar dia.

Ia menambahkan, sistem MBG idealnya memiliki pemetaan wilayah yang memperhitungkan lokasi dapur, jumlah penerima, hingga titik distribusi. Pengejaran waktu dalam proses produksi dan penyaluran dinilai dapat membuat asesmen kapasitas kurang optimal.

Pemprov Jateng pernah usulkan kantin sekolah

Untuk mempersempit jarak distribusi, Pemprov Jawa Tengah sebelumnya pernah mengusulkan agar penyaluran MBG melibatkan kantin sekolah.

Sumarno menyebut Jawa Tengah telah memiliki program kantin sehat yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pengawasan makanan dapat dilakukan lebih dekat dengan lingkungan sekolah.

"Sehingga tentu saja kalau di sekolah itu volumenya hanya di sekolah, bahkan para guru pun bisa mengawasi. Bahkan mungkin orang tua murid pun bisa, komite sekolah bisa ngawasi, sehingga tentu lebih baik. Tapi secara konsep itu mungkin dianggap terlalu kecil," jelasnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuat proses pengawasan lebih mudah karena makanan berada langsung di lingkungan sekolah dan dapat dipantau oleh guru maupun pihak sekolah.

Kasus keracunan terjadi di Boyolali

Salah satu kasus yang sebelumnya terjadi berada di Boyolali dan melibatkan siswa SMP Negeri 6 serta SMP Negeri 2 Boyolali.

Di SMPN 6 Boyolali, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum Marsih Sri Hartini mengatakan terdapat 96 siswa yang mengalami keluhan pada Jumat (21/8). Selain itu, tiga guru dan satu pegawai tata usaha juga dilaporkan mengalami gejala, sementara Marsih mengaku mengalami diare.

"Kemarin ada 3, hari ini ada 4. Itupun anaknya yang kemarin salah satunya," kata Kepala SMPN 2 Boyolali, Siyamto Budi, terkait jumlah siswa yang mengalami keluhan di sekolah tersebut.

Menu MBG yang disantap siswa SMPN 6 pada Kamis (20/8) terdiri atas nasi putih, sop berisi makaroni, jamur, wortel dan ayam iris, serta tahu pong dan buah kelengkeng.

Dugaan keracunan tersebut kemudian dilaporkan kepada SPPG Siswodipuran 2 yang memasok makanan ke sekolah. Dinas Kesehatan Boyolali selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penyelidikan epidemiologi.

Sampel menu MBG juga telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Semarang untuk diperiksa. Pemeriksaan itu dilakukan guna mengetahui penyebab dari keluhan kesehatan yang dialami warga sekolah.

Sumarno mengatakan kejadian tersebut menjadi catatan penting untuk mengevaluasi kapasitas produksi, waktu pengolahan, hingga distribusi MBG. Ia juga menyebut tata kelola program sedang diarahkan agar dapat berjalan lebih baik.