GP Ansor Jateng Desak Penindakan Galian C Ilegal, Obat Keras dan Judi Online

Muskerwil II PW GP Ansor Jawa Tengah membahas sejumlah persoalan sosial dan lingkungan di Jawa Tengah. (Dok. Ist)

PEWARTA JATENG — Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat penindakan terhadap tiga persoalan yang dinilai semakin mengkhawatirkan, yakni penambangan galian C ilegal, peredaran obat keras ilegal, dan judi online.

Desakan tersebut menjadi bagian dari dua rekomendasi eksternal yang disepakati dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II PW GP Ansor Jawa Tengah di Hotel Sun Q Ta, Guci, Kabupaten Tegal, pada 12-13 September 2026.

Forum tersebut diikuti 32 ketua dan sekretaris Pengurus Cabang GP Ansor se-Jawa Tengah bersama jajaran pengurus wilayah. Rekomendasi yang disepakati berasal dari usulan para pengurus cabang dan kemudian ditetapkan melalui rapat komisi serta pleno.

Penindakan galian C ilegal diminta dipercepat

Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah M Sidqon Prabowo mengatakan rekomendasi pertama secara khusus menyoroti aktivitas penambangan galian C ilegal di berbagai daerah Jawa Tengah.

GP Ansor meminta pemerintah dan aparat hukum menindak aktivitas tersebut karena dinilai berdampak terhadap lingkungan sekaligus berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum.

“Aktivitas sudah jelas-jelas ada di depan mata kita. Selain merusak lingkungan juga ada pelanggaran hukum. Maka kami mendesak untuk segera ditindak,” tegas Gus Sidqon.

Menurut dia, persoalan itu tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut karena kerusakan lingkungan dan aspek hukum yang menyertainya perlu segera ditangani.

Obat keras ilegal disebut menyasar anak sekolah

Rekomendasi kedua mencakup pemberantasan peredaran obat-obatan ilegal dan obat keras golongan G, serta penanganan judi online. GP Ansor menyebut peredaran obat keras telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat, termasuk kalangan tokoh agama dan kiai.

Kekhawatiran tersebut meningkat karena, menurut Gus Sidqon, peredaran obat mulai menyasar remaja usia sekolah menengah hingga anak sekolah dasar.

“Maraknya peredaran obat keras membuat masyarakat, para tokoh, para kyai resah dan khawatir akan masa depan generasi muda karena telah marak menyasar kepada remaja usia sekolah menengah, bahkan sekolah dasar didapat dengan harga yang sangat murah,” ungkapnya.

Obat yang menjadi perhatian antara lain Tramadol, Hecymer, Zolam, dan Tryex. GP Ansor menyebut obat-obatan tersebut dapat ditemukan melalui toko kosmetik ilegal, warung remang-remang, hingga kawasan pinggiran desa.

“Kami mendesak aparat dan pihak terkait untuk memberantas dari hulu sampai hilir secepatnya,” tegasnya.

GP Ansor menilai penanganan tidak cukup berhenti pada penjual di lapangan. Rantai distribusi dan sumber pasokan juga perlu ditelusuri agar peredaran obat ilegal tidak terus berulang.

Judi online diminta ditangani dari jaringan hingga akses

Persoalan judi online juga masuk dalam rekomendasi Muskerwil II karena dinilai berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta berdampak pada generasi muda.

GP Ansor meminta pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait memperkuat pemberantasan judi online secara menyeluruh. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penyedia layanan internet didorong mempercepat pemblokiran situs yang telah teridentifikasi.

Pengawasan juga diminta diperkuat terhadap kemunculan domain baru serta pola pengalihan akses atau re-routing. Sementara itu, Polda Jawa Tengah dan jajaran penegak hukum didesak menindak jaringan pengembang, fasilitator penampung rekening, dan promotor judi online.

GP Ansor juga mendorong koordinasi dengan jejaring pengaduan masyarakat agar laporan mengenai judi online dapat ditangani lebih cepat.

“Kami juga mengusulkan agar ada penjatuhan sanksi berupa pencabutan Bantuan Sosial (Bansos) atau bantuan pendidikan bagi warga yang rekeningnya terindikasi transaksi judi online harus melalui verifikasi dan validasi faktual secara langsung di lapangan,” tegas Gus Sidqon.

Usulan tersebut diarahkan sebagai bagian dari upaya memperkuat efek jera, tetapi penerapannya menurut rekomendasi harus melalui verifikasi dan validasi faktual agar tidak salah sasaran dan merugikan warga yang tidak terlibat.

Rekomendasi segera dikirim ke pihak terkait

Sekretaris PW GP Ansor Jawa Tengah Husein Ahmadi mengatakan hasil Muskerwil II akan segera ditindaklanjuti melalui surat resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

“Surat resmi akan segera kami kirim ke pihak terkait. Sedangkan di internal, kami segera konsolidasikan ke bidang-bidang dan lembaga di PW GP Ansor Jawa Tengah untuk melakukan langkah kongkrit guna merealisasikan rekomendasi ini,” cetusnya.

Muskerwil II PW GP Ansor Jawa Tengah dibuka pada Sabtu (12/9/2026). Acara tersebut dihadiri Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman yang juga Wakil Ketua PW GP Ansor Jateng, Ketua PWNU Jawa Tengah H Abdul Ghaffar Rozin, serta Waketum PP GP Ansor Dwi Winarno.